MALPRAKTEK
OLEH
Kelompok 4/A
Nama anggota : 1. ARNOLD
2. MELIANTI PABETTING
3. MELIYANA TANDI LAWA
4. NOVLITA PALI’
5. JUMEDI ARLIS SASO
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN LAKIPADADA
TANA TORAJA
KATA
PENGANTAR
Puji syukur
TIM PENYUSUN panjatkan ke hadirat Allah, karena berkat rahmat-Nya penulis dapat
menyelesaikan makalah tentang
MALPRAKTEK Makalah ini diajukan untuk memenuhi tugas ETIKA DAN HUKUM
KEPERAWATAN.
Tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada
semua pihak yang telah membantu sehingga makalah ini dapat diselesaikan sesuai
dengan waktunya. Makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami
mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan makalah
ini.
Semoga
makalah ini bermamfaat bagi kita semua khususnya dalam memahami tentang MALPRAKTEK dalam dunia kesehatan
Makale,03
oktober 2013
Peyusun
KATA
PENGANTAR.......................................................................................... i
DAFTAR ISI ....................................................................................................... ii
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar
Belakang ................................................................................... 1
B. Rumusan
Masalah ............................................................................... 3
C. Tujuan ................................................................................................. 3
BAB II
PEMBAHASAN
A. Defenisi
malpraktek ............................................................................ 4
B. Malpraktek
dalam bidang medis ........................................................ 6
C. Malpraktek
dalam Keperawatan ......................................................... 9
D. Pembuktian
malpraktek di bidang pelayanan kesehatan .................... 12
E. Kajian hukum
tentang malpraktek ...................................................... 13
F. Upaya
pencegahan malpartek ............................................................. 20
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan ......................................................................................... 23
B. Saran ................................................................................................... 24
DAFTAR
PUSTAKA .......................................................................................... 25
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Perkembangan keperawatan di indonesia
perubahan yang sangat pesat menuju
perkembangan keperawatan sebagai profesi. Proses ini merupakan suatu perubahan
yang sangat mendasar dan konsepsional, yang mencakup seluruh aspek keperawatan
baik aspek pelayanan atau aspek-aspek pendidikan, pengembangan dan pemanfaatan
ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kehidupan keprofesian dalam keperawatan.
Undang-undang No. 23 Tahun 1992 telah
memberikan pengakuan secara jelas terhadap tenaga keperawatan sebagai tenaga
profesional sebagaimana pada Pasal 32 ayat (4), Pasal 53 ayat (I j dan ayat
(2)). Selanjutnya, pada ayat (4) disebutkan bahwa ketentuan mengenai standar
profesi dan hak-hak pasien sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah.
Perkembangan keperawatan menuju keperawatan
profesional sebagai profesi di pengaruhi oleh berbagai perubahan, perubahan ini
sebagai akibat tekanan globalisasi yang juga menyentuh perkembangan keperawatan
professional antara lain adanya tekanan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi keperawatan yang pada hakekatnya harus diimplementasikan pada
perkembangan keperawatan professional di Indonesia. Disamping itu dipicu juga
adanya UU No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan dan UU No. 8 tahun 1999 tentang
perkembangan konsumen sebagai akibat kondisi sosial ekonomi yang semakin baik,
termasuk latar belakang pendidikan yang semakin tinggi yang berdampak pada
tuntutan pelayanan keperawatan yang semakin berkualitas.
Jaminan pelayanan keperawatan yang berkualitas hanya dapat
diperoleh dari tenaga keperawatan yang profesional. Dalam konsep profesi
terkait erat dengan 3 nilai sosial yaitu:
1. Pengetahuan yang mendalam dan sistematis.
2. Ketrampilan teknis dan kiat yang diperoleh melalui latihan yang lama dan teliti.
3. Pelayanan atau asuhan kepada yang memerlukan, berdasarkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan teknis tersebut dengan berpedoman pada filsafat moral yang diyakini yaitu “Etika Profesi”.
1. Pengetahuan yang mendalam dan sistematis.
2. Ketrampilan teknis dan kiat yang diperoleh melalui latihan yang lama dan teliti.
3. Pelayanan atau asuhan kepada yang memerlukan, berdasarkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan teknis tersebut dengan berpedoman pada filsafat moral yang diyakini yaitu “Etika Profesi”.
Dalam profesi keperawatan tentunya berpedoman
pada etika profesi keperawatan yang dituangkan dalam kode etik
keperawatan.Sebagai suatu profesi, PPNI memiliki kode etik keperawatan yang
ditinjau setiap 5 tahun dalam MUNAS PPNI.Berdasarkan keputusan MUNAS VI PPNI
No. 09/MUNAS VI/PPNI/2000 tentang Kode Etik Keperawatan Indonesia.
Bidang Etika keperawatan sudah menjadi
tanggung jawab organisasi keprofesian untuk mengembangkan jaminan pelayanan
keperawatan yang berkualitas dapat diperoleh oleh tenaga keperawatan yang
professional
Dalam menjalankan tugas keprofesiannya,
perawat bisa saja melakukan kesalahan yang dapat merugikan klien sebagai
penerima asuhan keperawatan,bahkan bisa mengakibatkan kecacatan dan lebih parah
lagi mengakibatkan kematian, terutama bila pemberian asuhan keperawatan tidak
sesuai dengan standar praktek keperawatan.kejadian ini di kenal dengan
malpraktek. Di dalam setiap profesi termasuk profesi tenaga kesehatan berlaku
norma etika dan norma hukum. Oleh sebab itu apabila timbul dugaan adanya
kesalahan praktek sudah seharusnyalah diukur atau dilihat dari sudut pandang
kedua norma tersebut. Kesalahan dari sudut pandang etika disebut ethical
malpractice dan dari sudut pandang hukum disebut yuridical malpractice. Hal ini
perlu dipahami mengingat dalam profesi tenaga perawatan berlaku norma etika dan
norma hukum, sehingga apabila ada kesalahan praktek perlu dilihat domain apa
yang dilanggar
Karena antara etika dan
hukum ada perbedaan-perbedaan yang mendasar menyangkut substansi, otoritas,
tujuan dan sangsi, maka ukuran normatif yang dipakai untuk menentukan adanya
ethical malpractice atau yuridical malpractice dengan sendirinya juga berbeda Yang
jelas tidak setiap ethical malpractice merupakan yuridical malpractice akan
tetapi semua bentuk yuridical malpractice pasti merupakan ethical malpractice.
Untuk
menghindari terjadinya malpraktek ini, perlu di adakan kajian-kajian etika dan
hukum yang menyangkut malpraktek khususnya dalam bidang keperawatan sehingga
sebagai perawat nantinya dalam menjalankan praktek keperawatan senantiasa memperhatikan
kedua aspek tersebut.
B. RUMUSAN MASALAH
a. Definisi
Malpraktek.
b. Malpraktik
dalam bidang Medis (Medical Negligence).
c. Malpraktek
dalam Keperawatan.
d. Pembuktian
Malpraktek di Bidang Pelayanan Kesehatan.
e. Kajian
hukum tentang malpraktek.
f. Upaya
Pencegahan Malpraktek.
C. TUJUAN
a. Untuk
Memahami Definisi Malpraktek
b. Untuk
Memahami Malpraktik dalam bidang Medis (Medical Negligence)
c. Untuk
Memahami Malpraktek dalam Keperawatanng Pelayanan Kesehatan
d. Untuk
Mengetahui Cara Pembuktian Malpraktek di Bidang pelayanan kesehatan
e. Untuk
Memahami Kajian hukum tentang malpraktek
f. Untuk
Memahami Upaya Pencegahan Malpraktek
BAB II
PEMBAHASAN
A.
DEFENISI
MALPRAKTEK
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan
hak-haknya merupakan salah satu indicator positif meningkatnya kesadaran hukum
dalam masyarakat. Sisi negatifnya adalah adanya kecenderungan meningkatnya
kasus tenaga kesehatan ataupun rumah sakit di somasi, diadukan atau bahkan
dituntut pasien yang akibatnya seringkali membekas bahkan mencekam para tenaga
kesehatan yang pada gilirannya akan mempengaruhi proses pelayanan kesehatan
tenaga kesehatan dibelakang hari. Secara psikologis hal ini patut dipahami
mengingat berabad-abad tenaga kesehatan telah menikmati kebebasan otonomi paternalistik
yang asimitris kedudukannya dan secara tiba-tiba didudukkan dalam
kesejajaran.Masalahnya tidak setiap upaya pelayanan kesehatan hasilnya selalu
memuaskan semua pihak terutama pasien, yang pada gilirannya dengan mudah
menimpakan beban kepada pasien bahwa telah terjadi malpraktek.
Malpraktek merupakan istilah yang sangat umum sifatnya dan tidak selalu berkonotasi yuridis.Secara harfiah “mal” mempunyai arti salah sedangkan “praktek” mempunyai arti pelaksanaan atau tindakan, sehingga malpraktek berarti pelaksanaan atau tindakan yang salah.Meskipun arti harfiahnya demikian tetapi kebanyakan istilah tersebut dipergunakan untuk menyatakan adanya tindakan yang salah dalam rangka pelaksanaan suatu profesi.
Sedangkan definisi malpraktek profesi kesehatan adalah kelalaian dari seorang dokter atau perawat untuk mempergunakan tingkat kepandaian dan ilmu pengetahuan dalam mengobati dan merawat pasien, yang lazim dipergunakan terhadap pasien atau orang yang terluka menurut ukuran dilingkungan yang sama.
Malpraktek merupakan istilah yang sangat umum sifatnya dan tidak selalu berkonotasi yuridis.Secara harfiah “mal” mempunyai arti salah sedangkan “praktek” mempunyai arti pelaksanaan atau tindakan, sehingga malpraktek berarti pelaksanaan atau tindakan yang salah.Meskipun arti harfiahnya demikian tetapi kebanyakan istilah tersebut dipergunakan untuk menyatakan adanya tindakan yang salah dalam rangka pelaksanaan suatu profesi.
Sedangkan definisi malpraktek profesi kesehatan adalah kelalaian dari seorang dokter atau perawat untuk mempergunakan tingkat kepandaian dan ilmu pengetahuan dalam mengobati dan merawat pasien, yang lazim dipergunakan terhadap pasien atau orang yang terluka menurut ukuran dilingkungan yang sama.
Malpraktek juga dapat diartikan sebagai
tidak terpenuhinya perwujudan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan
yang baik, yang biasa terjadi dan dilakukan oleh oknum yang tidak mau mematuhi
aturan yang ada karena tidak memberlakukan prinsip-prinsip transparansi atau
keterbukaan,dalam arti, harus menceritakan secarajelas tentang pelayanan yang
diberikan kepada konsumen, baik pelayanan kesehatan maupun pelayanan jasa
lainnya yang diberikan.
Dalam memberikan pelayanan wajib bagi
pemberi jasa untuk menginformasikan kepada konsumen secara lengkap dan
komprehensif semaksimal mungkin. Namun, penyalahartian malpraktek biasanya
terjadi karena ketidaksamaan persepsi tentang malpraktek.Guwandi (1994)
mendefinisikan malpraktik sebagai kelalaian dari seorang dokter atau perawat
untuk menerapkan tingkat keterampilan dan pengetahuannya di dalam memberikan
pelayanah pengobatan dan perawatan terhadap seorang pasien yang lazim
diterapkan dalam mengobati dan merawat orang sakit atau terluka di lingkungan
wilayah yang sama.
Ellis dan Hartley (1998) mengungkapkan
bahwa malpraktik merupakan batasan yang spesifik dari kelalaian (negligence)
yang ditujukan pada seseorang yang telah terlatih atau berpendidikan yang
menunjukkan kinerjanya sesuai bidang tugas/pekerjaannya. Ada dua istilah yang
sering dibiearakan secara bersamaan dalam kaitannya dengan malpraktik yaitu
kelalaian dan malpratik itu sendiri. Kelalaian adalah melakukan sesuatu dibawah
standar yang ditetapkan oleh aturan/hukum guna, melindungi orang lain yang
bertentangan dengan tindakan-tindakan yaag tidak beralasan dan berisiko
melakukan kesalahan (Keeton, 1984 dalam Leahy dan Kizilay, 1998).
Malpraktik.sangat spesifik dan terkait
dengan status profesional dan pemberi pelayanan dan standar pelayanan
profesional. Malpraktik adalah kegagalan seorang profesional (misalnya, dokter
dan perawat) untuk melakukan praktik sesuai dengan standar profesi yang berlaku
bagi seseorang yang karena memiliki keterampilan dan pendidikan (Vestal, K.W,
1995). Malpraktik lebih luas daripada negligence karena selain mencakup arti
kelalaian, istilah malpraktik pun mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan
dengan sengaja (criminal malpractice) dan melanggar undang-undang.Di dalam arti
kesengajaan tersirat adanya motif (guilty mind) sehingga tuntutannya dapat
bersifat perdata atau pidana.
Dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud
dengan malpraktik adalah :
a. Melakukan
suatu hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan.
b. Tidak
melakukan apa yang seharusnya dilakukan atau melalaikan kewajibannya.
(negligence); dan
c. Melanggar suatu ketentuan menurut atau
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
B. MALPRAKTIK DALAM BIDANG MEDIS
Dalam beberapa dekade terakhir ini istilah malpraktik
cukup terkenal dan banyak dibicarakan masyarakat umum khususnya malpraktik
bidang kedokteran dalam transaksi terapeutik antara dokter dan pasien. Jika
kita flashback beberapa dekade ke belakang khususnya di Indonesia anggapan
banyak orang, dokter adalah profesional yang kurang bisa disentuh dengan hukum
atas profesi yang dia lakukan. Hal ini berbeda seratus delapan puluh derajat
saat sekarang banyak tuntutan hukum baik perdata, pidana maupun administratif
yang diajukan pasien atau keluarga pasien kepada dokter karena kurang puas atas
hasil perawatan atau pengobatan.
Yang masih perlu dikaji dan didiskusikan kembali adalah apakah sudah benar dasar penuntutan yang disampaikan kepada dokter atau rumah sakit dengan dasar dokter atau rumah sakit bersangkutan telah melakukan tindakan malpraktik jika kita tinjau dari kaca mata Undang – Undang Hukum Pidana, Hukum Perdata dan Undang – Undang Praktek Kedokteran, KODEKI serta standar profesi dokter dalam menjalankan profesinya. Transaksi terapeutik dapat dijelaskan sebagai suatu bentuk perjanjian antara pasien dengan penyedia layanan dimana dasar dari perjanjian itu adalah usaha maksimal untuk penyembuhan pasien yang dilakukan dengan cermat dan hati-hati sehingga hubungan hukumnya disebut sebagai perikatan usaha/ikhtiar. Agar dapat berlaku dengan sah, trasaksi tersebut harus memenuhi empat syarat, pertama ada kata sepakat dari para pihak yang mengikatkan diri, kedua kecakapan untuk membuat sesuatu, ketiga mengenai suatu hal atau obyek dan yang keempat karena suatu causa yang sah. Transaksi atau perjanjian menurut hukum dengan transaksi yang berkaitan dengan terapeutik tidaklah sama. Pada hakekatnya transaksi terapeutik terkait dengan norma atau etika yang mengatur perilaku dokter dan oleh karena itu bersifat menjelaskan, merinci ataupun menegaskan berlakunya suatu kode etik yang bertujuan agar dapat memberikan perlindungan bagi dokter maupun pasien.
Yang masih perlu dikaji dan didiskusikan kembali adalah apakah sudah benar dasar penuntutan yang disampaikan kepada dokter atau rumah sakit dengan dasar dokter atau rumah sakit bersangkutan telah melakukan tindakan malpraktik jika kita tinjau dari kaca mata Undang – Undang Hukum Pidana, Hukum Perdata dan Undang – Undang Praktek Kedokteran, KODEKI serta standar profesi dokter dalam menjalankan profesinya. Transaksi terapeutik dapat dijelaskan sebagai suatu bentuk perjanjian antara pasien dengan penyedia layanan dimana dasar dari perjanjian itu adalah usaha maksimal untuk penyembuhan pasien yang dilakukan dengan cermat dan hati-hati sehingga hubungan hukumnya disebut sebagai perikatan usaha/ikhtiar. Agar dapat berlaku dengan sah, trasaksi tersebut harus memenuhi empat syarat, pertama ada kata sepakat dari para pihak yang mengikatkan diri, kedua kecakapan untuk membuat sesuatu, ketiga mengenai suatu hal atau obyek dan yang keempat karena suatu causa yang sah. Transaksi atau perjanjian menurut hukum dengan transaksi yang berkaitan dengan terapeutik tidaklah sama. Pada hakekatnya transaksi terapeutik terkait dengan norma atau etika yang mengatur perilaku dokter dan oleh karena itu bersifat menjelaskan, merinci ataupun menegaskan berlakunya suatu kode etik yang bertujuan agar dapat memberikan perlindungan bagi dokter maupun pasien.
Hubungan antara transaksi terapeutik dengan
perlindungan hak pasien dapat dilihat pada Undang-Undang Nomer 29 tahun 2004
tentang praktek kedokteran diantaranya adalah hak mendapatkan penjelasan secara
lengkap tentang tindakan medis yang akan dilakukan, hak meminta penjelasan
pendapat dokter, hak mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan medis, hak menolak
tindakan medis dan hak untuk mendapatkan rekam medis. Kewajiban pasien dalam
menerima pelayanan kedokteran antara lain memberikan informasi yang lengkap dan
jujur tentang masalah kesehatannya, mematuhi nasehat atau petunjuk dokter,
mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan dan memberikan
imbalan jasa atas pelayanan yang diterimanya.
Perbedaan yang mendasar antara hukum pidana umum
dengan hukum pidana medik adalah sebagai berikut hukum pidana umum yang
diperhatikan adalah akibat dari peristiwa hukumnya sedangkan hukum pidana medik
yang diperhatikan adalah sebabnya. Jika akibat suatu perawatan medis hasil yang
didapat tidak sesuai dengan yang diharapkan atau pasien mengalami kerugian maka
belum tentu dokter yang merawat Harus diteliti terlebih dahulu apakah dalam
melakukan perawatan tersebut dokter telah menerapkan tindakannya sesuai dengan
standar profesi yang dibenarkan oleh hukum dan nilai-nilai kode etik profesi
sebagaimana yang tertuang dalam KODEKI. Karena menurut penulis ilmu
kedokteran/kesehatan merupakan paduan antara ilmu pengetahuan dan seni, 3
dikali 3 tidak harus 9 hal ini disebabkan banyak faktor yang mempengaruhi hasil
yang ingin dicapai seperti kondisi tubuh pasien, cara penanganannya, komplikasi
dan banyak faktor yang lain termasuk tidak atau tersedianya peralatan
kedokteran yang memadai. Sehingga tidak ada 2 kasus yang diselesaikan dengan
hasil yang samaat telah melakukan kesalahan.
Pengertian malpraktik di atas bukanlah monopoli bagi
profesi medis, melainkan juga berlaku bagi profesi hukum (misalnya mafia
peradilan), akuntan, perbankan, dan lain-lain. Pengertian malpraktik medis
menurut World Medical Association (1992) adalah: “medical malpractice involves
the physician’s failure to conform to the standard of care for treatment of the
patient’s condition, or lack of skill, or negligence in providing care to the
patient, which is the direct cause of an injury to the patient. Selain
pengertian diatas definisi lain dari malparaktik adalah setiap kesalahan
profesional yang diperbuat oleh dokter pada waktu melakukan pekerjaan
profesionalnya, tidak memeriksa, tidak menilai, tidak berbuat atau meninggalkan
hal-hal yang diperiksa, dinilai, diperbuat atau dilakukan oleh dokter pada
umumnya didalam situasi dan kondisi yang sama (Berkhouwer & Vorsman, 1950),
selain itu
menurut Hoekema, 1981 malpraktik adalah setiap kesalahan yang diperbuat oleh
dokter karena melakukan pekerjaan kedokteran dibawah standar yang sebenarnya
secara rata-rata dan masuk akal, dapat dilakukan oleh setiap dokter dalam
situasi atau tempat yang sama, dan masih banyak lagi definisi tentang
malparaktik yang telah dipublikasikan. . Dalam tata hukum indonesia tidak
dikenal istilah malpraktik, pada undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang
kesehatan disebut sebagai kesalahan atau kelalaian dokter sedangkan dalam
undang-undang No. 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran dikatakan sebagai
pelanggaran disiplin dokter. Sehingga dari berbagai definisi malpraktik diatas
dan dari kandungan hukum yang berlaku di indonesia dapat ditarik kesimpulan
bahwa pegangan pokok untuk membuktikan malpraktik yakni dengan adanya kesalahan
tindakan profesional yang dilakukan oleh seorang dokter ketika melakukan
perawatan medik dan ada pihak lain yang dirugikan atas tindakan tersebut Menurut
Gunadi, J dapat dibedakan antara resiko pasien dengan kelalaian dokter
(negligence) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pada dokter, resiko yang
ditanggung pasien ada tiga macam yaitu:
1.Kecelakaan
2.Resiko tindakan medik (risk of treatment)
3. Kesalahan penilaian (error of judgement)
2.Resiko tindakan medik (risk of treatment)
3. Kesalahan penilaian (error of judgement)
Masih
menurut Gunadi, J masalah hukum sekitar 80% berkisar pada penilaian atau
penafsiran. Resiko dalam tindakan medik selalu ada dan jika dokter atau
penyedia layanan kesehatan telah melakukan tindakan sesuai dengan standar
profesi medik dalam arti bekerja dengan teliti, hati-hati, penuh keseriusan dan
juga ada informed consent (persetujuan) dari pasien maka resiko tersebut
menjadi tanggungjawab pasien. Dalam undang-undang hukum perdata disana
disebutkan dalam hal tuntutan melanggar hukum harus terpenuhi syarat sebagai
berikut:
1. Adanya
perbuatan (berbuat atau tidak berbuat)
2. Perbuatan itu melanggara hukum
3. Ada kerugian yang ditanggung pasien
4. Ada hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan
5. Adanya unsur kesalahan atau kelalaian
2. Perbuatan itu melanggara hukum
3. Ada kerugian yang ditanggung pasien
4. Ada hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan
5. Adanya unsur kesalahan atau kelalaian
Dalam
beberapa kasus yang diajukan ke pengadilan masih terdapat kesulitan dalam
menentukan telah terjadi malparaktik atau tidak karena dalam tatanan hukum
indonesia belum diatur mengenai standar profesidokter sehingga hakim cenderung
berpatokan pada hukum acara konvensional, sedangkan dokter merasa sebagai
seorang profesional yang tidak mau disamakan dengan hukuman bagi pelaku
kriminal biasa, misalnya : pencurian atau pembunuhan. Sebagai insan yang
berkecimpung di bidang asuransi kita berharap pemerintah lebih serius untuk
mengatur permasalahan tersebut dengan menerbitkan produk hukum yang mengatur
tentang standar profesi.
C. MALPRAKTEK DALAM KEPERAWATAN
Banyak kemungkinan yang dapat memicu
perawat melakukan malpraktik.Malpraktik lebih spesifik dan terkait dengan
status profesional seseorang, misalnya perawat, dokter, atau penasihat hukum.
Vestal, K.W.
(l995) mengatakan bahwa untuk mengatakan secara pasti malpraktik, apabila
pengguagat dapat menunujukkan hal-hal dibawah ini.
a.
Duty – Pada saat terjadinya cedera, terkait dengan
kewajibannya yaitu, kewajiban mempergunakan segala ilmu fan kepandaiannya untuk
menyembuhkan atau setidak-tidaknya meringankan beban penderitaan pasiennya
berdasarkan standar profesi. Hubungan perawat-klien menunjukkan, bahwa
melakukan kewajiban berdasarkan standar keperawatan
b.
Breach of the duty – Pelanggaran terjadi sehubungan
dengan kewajibannya, artinya menyimpang dari apa yang seharusnya dilalaikan
menurut standar profesinya. Contoh pelanggaran yang terjadi terhadap pasien
antara lain, kegagalan dalam memenuhi standar keperawatan yang ditetapkan
sebagai kebijakan rumah sakit.
c.
Injury – Seseorang mengalami cedera (injury) atau
kemsakan (damage) yang dapat dituntut secara hukum, misalnya pasien mengalami
cedera sebagai akibat pelanggaran. Kelalalian nyeri, adanya penderitaan atau
stres emosi dapat dipertimbangkan sebagai, akibat cedera jika terkait dengan
cedera fisik.
d.
Proximate caused – Pelanggaran terhadap kewajibannya
menyebabkan atau terk dengan cedera yang dialami pasien. Misalnya, cedera yang
terjadi secara langsung berhubungan. dengan pelanggaran kewajiban perawat
terhadap pasien).
Proximate caused – Pelanggaran terhadap
kewajibannya menyebabkan atau terk dengan cedera yang dialami pasien. Misalnya,
cedera yang terjadi secara langsung berhubungan. dengan pelanggaran kewajiban
perawat terhadap pasien).
Bidang Pekerjaan Perawat Yang Berisiko
Melakukan Kesalahan:
Caffee (1991) dalam Vestal, K.W. (1995) mengidentifikasi 3 area yang memungkinkan perawat berisiko melakukan kesalahan, yaitu tahap pengkajian keperawatan (assessment errors), perencanaan keperawatan (planning errors), dan tindakan intervensi keperawatan (intervention errors). Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:
Caffee (1991) dalam Vestal, K.W. (1995) mengidentifikasi 3 area yang memungkinkan perawat berisiko melakukan kesalahan, yaitu tahap pengkajian keperawatan (assessment errors), perencanaan keperawatan (planning errors), dan tindakan intervensi keperawatan (intervention errors). Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:
a.
Assessment errors, termasuk kegagalan mengumpulkan data
atau informasi tentang pasien secara adekuat atau kegagalan mengidentifikasi
informasi yang diperlukan, seperti data hasil pemeriksaan laboratorium,
tanda-tanda vital, atau keluhan pasien yang membutuhkan tindakan segera.
Kegagalan dalam pengumpulan data akan berdampak pada ketidaktepatan diagnosis
keperawatan dan lebih lanjut akan mengakibatkan kesalahan atau ketidaktepatan
dalam tindakan. Untuk menghindari kesalahan ini, perawat seharusnya dapat
mengumpulkan data dasar secara komprehensif dan mendasar.
b.
Planning errors, termasuk hal-hal berikut:
1.
Kegagalan mencatat masalah pasien dan kelalaian
menuliskannya dalam rencana keperawatan.
2.
Kegagalan mengkomunikaskan secara efektif rencana
keperawatan yang telah dibuat, misalnya menggunakan bahasa dalam rencana
keperawatan yang tidak dimahami perawat lain dengan pasti.
3.
Kegagalan memberikan asuhan keperawatan secara
berkelanjutan yang disebabkan kurangnya informasi yang diperoleh dari rencana
keperawatan.
4.
Kegagalan memberikan instruksi yang dapat dimengerti
oleh pasien. Untuk mencegah kesalahan tersebut, jangan hanva menggunakan
perkiraan dalam membuat rencana keperawatan tanpa mempertimbangkannya dengan
baik. Seharusnya, dalam penulisan harus memakai pertimbangan yang jelas
berdasarkan masalah pasien. Bila dianggap perlu, lakukan modifikasi rencana
berdasarkan data baru yang terkumpul. Rencana harus realistis berdasarkan
standar yang telah ditetapkan, termasuk pertimbangan yang diberikan oleh
pasien. Komunikasikan secara jelas baik secara lisan maupun dengan tulisan.
Lakukan tindakan berdasarkan rencana dan lakukan secara hati-hati instruksi
yang ada. Setiap pendapat perlu divalidasi dengan teliti.
C.Intervention errors, termasuk
kegagalan menginteipretasikan dan melaksanakan tindakan kolaborasi, kegagalan
melakukan asuhan keperawatan secara hati-hati, kegagalan mengikuti/mencatat
order/pesan dari dokter atau dari penyelia. Kesalahan pada tindakan keperawatan
yang sering terjadi adalah kesalahan dalam membaca pesan/order,
mengidentifikasi pasien sebelum dilakukan tindakan/prosedur, memberikan obat,
dan terapi pembatasan (restrictive therapy). Dari seluruh kegiatan ini yang
paling berbahaya tampaknya pada tindakan pemberian obat. Oleh karena itu, perlu
adanya komunikasi yang baik di antara anggota tim kesehatan maupun terhadap
pasien dan keluarganya. melaksanakan program pendidikan berkelanjutan
(Continuing Nursing Education).
D. PEMBUKTIAN MALPRAKTEK DI BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
Malpraktek harus dibuktikan bahwa
apakah benar terjadi kelalaian tenaga kesehatan dalam menerapkan ilmu
pengetahuan dan keterampilan yang ukurannya adalah lazim dipergunakan di
wilayah tersebut. Andaikan akibat yang tidak diinginkan tersebut terjadi apakah
bukan merupakan resiko yang melekat terhadap suatu tindakan medis tersebut
(risk of treaement) karena perikatan dalam transaksi terapeutik antara tenaga
kesehatan dengan pasien adalah perikatan/perjanjian jenis daya upaya (inspaning
verbintenis) dan bukan perjanjian/perjanjian akan hasil (resultaat verbintenis).
Sebagai contoh adanya complain
terhadap tenaga perawatan dari pasien yang menderita radang uretra setelah
pemasangan kateter. Apakah hal ini dapat dimintakan tanggung jawab hukum kepada
tenaga keperawatan?Yang perlu dipahami semua pihak apakah ureteritis bukan
merupakan resiko yang melekat terhadap pemasangan kateter?Apakah tenaga
perawatan dalam memasang kateter telah sesuai dengan prosedur
professional?Hal-hal inilah yang menjadi pegangan untuk menentukan ada dan
tidaknya malpraktek. Apabila didakwa telah melakukan kesalahan profesi,hal ini
bukanlah merupakan hal yang mudah bagi siapa saja yang tidak memahami profesi
kesehatan dalam mebuktikan ada dan tidaknya kesalahan.
Dalam hal ini tenaga perawatan
didakwa telah melakukan criminal malpractice, harus dibuktikan apakah perbuatan
tenaga perawatan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidananya yakni:
a.
Apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela.
b.
Apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sikap batin
yang salah (sengaja, ceroboh, atau hanya kealpaan). Selanjutnya apabila tenaga
perawatan dituduh telah melakukan kealpaan sehungga mengakibatkan pasien
meninggal dunia, menderita luka, maka yang harus dibuktikan adalah adanya unsur
perbuatan tercela (salah) yang dilakukan dengan sikap batin berupa alpa atau
kurang hati-hati ataupun kurang praduga.
E. KAJIAN HUKUM
TENTANG MALPRAKTEK
Pasien usia lanjut mengalami
disorientasi pada saat berada di ruang perawatan. Perawat tidak membuat rencana
keperawatan guna memantau dan mempertahankan keamanan pasien dengan memasang
penghalang tempat tidur. Sebagai akibat disorientasi, pasien kemudian terjatuh
dari tempat tidur pada waktu malam hari dan pasien mengalami patah tulang
tungkai Dari kasus diatas , perawat telah melanggar etika keperawatan yang
telah dituangkan dalam kode etik keperawatan yang disusun oleh Persatuan
Perawat Nasional Indonesia dalam Musyawarah Nasionalnya di Jakarta pada tanggal
29 Nopember 1989 khususnya pada Bab I, pasal 1, yang menjelaskan tanggung jawab
perawat terhadap klien (individu, keluarga dan masyarakat).dimana perawat
tersebut tidak melaksanakan tanggung jawabnya terhadap klien dengan tidak
membuat rencana keperawatan guna memantau dan mempertahankan keamanan pasien
dengan tidak memasang penghalang tempat tidur.
Selain itu
perawat tersebut juga melanggar bab II pasal V,yang bunyinya Mengutamakan
perlindungan dan keselamatan klien dalam melaksanakan tugas, serta matang dalam
mempertimbangkan kemampuan jika menerima atau mengalih-tugaskan tanggung jawab
yang ada hubungan dengan keperawatan dimana ia tidak mengutamakan keselamatan
kliennya sehingga mengakibatkan kliennya terjatuh dari tempat tidur dan
mengalami patah tungkai.
Disamping itu
perawat juga tidak melaksanakan kewajibannya sebagai perawat dalam hal
Memberikan pelayanan/asuhan sesuai standar profesi/batas kewenangan.
Dari kasus
tersebut perawat telah melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian seperti
patah tulang tungkai sehingga bisa dikategorikan sebagai malpraktek yang
termasuk ke dalam criminal malpractice bersifat neglegence yang dapat dijerat
hukum antara lain:
1.
Pasal-pasal 359 sampai dengan 361 KUHP, pasal-pasal
karena lalai menyebabkan mati atau luka-luka berat.Pasal 359 KUHP, karena kelalaian
menyebabkan orang mati :Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan mati-nya
orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan
paling lama satu tahun.
2.
Pasal 360 KUHP, karena kelalaian menyebakan luka
berat:Ayat (1) Barangsiapa karena kealpaannya menyebakan orang lain mendapat
luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau
kurungan paling lama satu tahun.Ayat (2) Barangsiapa karena kealpaannya
menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehinga menimbulkan penyakit
atau alangan menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian selama waktu
tertentu, diancam de¬ngan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda
paling tinggi tiga ratus rupiah.
3.
Pasal 361 KUHP, karena kelalaian dalam melakukan
jabatan atau pekerjaan (misalnya: dokter, bidan, apoteker, sopir, masinis dan
Iain-lain) apabila melalaikan peraturan-peraturan pekerjaannya hingga
mengakibatkan mati atau luka berat, maka mendapat hukuman yang lebih berat pula.
Pasal 361 KUHP menyatakan:Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini
di-lakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pen¬caharian, maka pidana
ditambah dengan pertiga, dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk
menjalankan pencaharian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat
memerintahkan supaya putusnya di-umumkan.Pertanggung jawaban didepan hukum pada
criminal malpractice adalah bersifat individual/personal dan oleh sebab itu
tidak dapat dialihkan kepada orang lain atau kepada rumah sakit/sarana
kesehatan.
Selain pasal tersebut
diatas, perawat tersebut juga telah melanggar Pasal 54:
1.
Terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau
kelalaian dalam melak-sanakan profesinya dapat dikenakan tindakan disiplin.
2.
Penentuan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh Majelis Disiplin
Tenaga Kesehatan.
Untuk malpraktek hukum atau
yuridical malpractice dibagi dalam 3 kategori sesuai bidang hukum yang
dilanggar, yaitu:
a.
Criminal malpractice
Perbuatan seseorang dapat dimasukkan dalam kategori
criminal malpractice manakala perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik
pidana,yaitu:
1.
Perbuatan tersebut (positive act maupun negative act)
merupakan perbuatan tercela.
2.
Dilakukan dengan sikap batin yang salah (mens rea) yang
berupa kesengajaan (intensional) misalnya melakukan euthanasia (pasal 344
KUHP), membuka rahasia jabatan (pasal 332 KUHP), membuat surat keterangan palsu
(pasal 263 KUHP), melakukan aborsi tanpa indikasi medis pasal 299 KUHP).
Kecerobohan (reklessness) misalnya melakukan tindakan medis tanpa persetujuan
pasien informed consent. Atau kealpaan (negligence) misalnya kurang hati-hati
mengakibatkan luka, cacat atau meninggalnya pasien, ketinggalan klem dalam
perut pasien saat melakukan operasi. Pertanggungjawaban didepan hukum pada
criminal malpractice adalah bersifat individual/personal dan oleh sebab itu
tidak dapat dialihkan kepada orang lain atau kepada badan yang memberikan
sarana pelayananjasa tempatnya bernaung.
b.
Civil malpractice
Seorang tenaga jasa akan disebut melakukan civil
malpractice apabila tidak melaksanakan kewajiban atau tidak memberikan
prestasinya sebagaimana yang telah disepakati (ingkar janji). Tindakan tenaga
jasa yang dapat dikategorikan civil malpractice antara lain.
1.
Tidak melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib
dilakukan.
2.
Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib
dilakukan tetapi terlambat melakukannya.
3.
Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib
dilakukan tetapi tidak sempurna.
4.
Melakukan apa yang menurut kesepakatannya tidak
seharusnya dilakukan. Pertanggungjawaban civil malpractice dapat bersifat
individual atau korporasi dan dapat pula dialihkan pihak lain berdasarkan
principle ofvicarius liability. Dengan prinsip ini maka badan yang menyediakan
sarana jasa dapat bertanggung gugat atas kesalahan yang dilakukan karyawannya
selama orang tersebut dalam rangka melaksanakan tugas kewajibannya.
c.
Administrative malpractice
Tenaga jasa dikatakan telah melakukan administrative
malpractice manakala orang tersebut telah melanggar hukum administrasi. Perlu
diketahui bahwa dalam melakukan police power, pemerintah mempunyai kewenangan
menerbitkan berbagai ketentuan di bidang kesehatan, misalnya tentang
persyaratan bagi tenaga perawatan untuk menjalankan profesinya (Surat Ijin
Kena, Surat Ijin Praktek), batas kewenangan serta kewajiban tenaga perawatan. Apabila
aturan tersebut dilanggar maka tenaga kesehatan yang bersangkutan dapat
dipersalahkan melanggar hukum administrasi.
KODE ETIK
KEERWATAN INDONESIA
1.
Perawat dan Klien.
a.
Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan
menghargai harkat dan martabat manusia, keunikan klien dan tidak terpengaruh
oleh pertimbangan kebangsaan,kesukuan,warna kulit,umur,jenis kelamin, aliran
politik dan agama yang dianut serta kedudukan social.
b.
Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan
senantiasa memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya,
adat-iustiadat dan kelangsungan hidup beragama klien.
c.
Tanggung jawab utama perawat adalah kepada mereka yang
membutuhkan asuhan keperawatan.
d.
Perawat wajib merahasiakan segala sesuatu yang
dikehendaki sehubungan dengan tugas yang dipercayakan kepadanya kecuali jika
diperlukan oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2.
Perawat dan Praktek.
a.
Perawat memelihara dan meningkatkan kompetensi di
bidang keperawatan melalui belajar terus-menerus.
b.
Perawat senantiasa memelihara mutu pelayanan
keperawatan yang tinggi disertai kejujuran profesional yang menerapkan
pengetahuan serta keterampilan keperawatan sesuai dengan kebutuhan klien.
c.
Perawat dalam membuat keputusan didasarkan pada
informasi yang akurat dan mempertimbangkan kemampuan serta kualifikasi
seseorang bila melakukan konsultasi,menerima delegasi dan memberikan delegasi
kepada orang lain.
d.
Perawat senantiasa menjunjung tinggi nama baik profesi
keperawatan dengan selalu menunujukkan perilaku profesional.
3.
Perawat dan Profesi.
a.
Perawat mempunyai peran utama dalam menentukan standar
pendidikan dan pelayanan keperawatan srta menerapkannya dalam kegiatan
pelayanan dan pendidikan keperawatan.
b.
Perawat berperan aktif dalam berbagai kegiatan
pengembangan profesi keperawatan.
c.
Perawat berpartisipasi aktif dalam upaya profesi untuk
membanngun dan memelihara kondisi kerja yang kondusif demi terwujudnya asuhan
keperawatan yang bermutu tinggi.
Dari definisi malpraktek
“adalah kelalaian dari seseorang dokter atau perawat untuk mempergunakan
tingkat kepandaian dan ilmu pengetahuan dalam mengobati dan merawat pasien,
yang lazim dipergunakan terhadap pasien atau orang yang terluka menurut ukuran
dilingkungan yang sama”. (Valentin v. La Society de Bienfaisance Mutuelle de
Los Angelos, California, 1956). Dari definisi tersebut malpraktek harus
dibuktikan bahwa apakah benar telah terjadi kelalaian tenaga kesehatan dalam
menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang ukurannya adalah lazim
dipergunakan diwilayah tersebut. Andaikata akibat yang tidak diinginkan
tersebut terjadi apakah bukan merupakan resiko yang melekat terhadap suatu
tindakan medis tersebut (risk of treatment) karena perikatan dalam transaksi teraputik
antara tenagakesehatan dengan pasien adalah perikatan/perjanjian jenis daya
upaya (inspaning verbintenis) dan bukan perjanjian/perjanjian akan hasil
(resultaa verbintenis). Apabila tenaga tenaga kesehatan didakwa telah melakukan
kesalahan profesi, hal ini bukanlah merupakan hal yang mudah bagi siapa saja
yang tidak memahami profesi kesehatan dalam membuktikan ada dan tidaknya
kesalahan.
Dalam hal tenaga kesehatan
didakwa telah melakukan ciminal malpractice, harus dibuktikan apakah perbuatan
tenaga kesehatan tersebut telah memenuhi unsur tidak pidanya yakni:
a.
Apakah perbuatan (positif act atau negatif act)
merupakan perbuatan yang tercela.
b.
. Apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sikap
batin (mens rea) yang salah (sengaja, ceroboh atau adanya kealpaan). ).
Selanjutnya apabila tenaga perawatan dituduh telah melakukan kealpaan sehingga
mengakibatkan pasien meninggal dunia, menderita luka, maka yang harus
dibuktikan adalah adanya unsur perbuatan tercela (salah) yang dilakukan dengan
sikap batin berupa alpa atau kurang hati-hati ataupun kurang praduga.
Dalam kasus atau gugatan adanya civil malpractice
pembuktianya dapat dilakukan dengan dua cara yakni.
1.
Cara langsung
Oleh Taylor membuktikan adanya kelalaian memakai tolok
ukur adanya 4 D yakni:
a. Duty
(kewajiban)
Dalam hubungan perjanjian tenaga perawatan dengan
pasien, tenaga perawatan haruslah bertindak berdasarkan.
(1) Adanya indikasi
medis
(2) Bertindak secara hati-hati dan teliti
(3) Bekerja sesuai standar profesi
(4) Sudah ada informed consent
(2) Bertindak secara hati-hati dan teliti
(3) Bekerja sesuai standar profesi
(4) Sudah ada informed consent
b. Dereliction of Duty (penyimpangan dari kewajiban)
Jika seorang tenaga perawatan melakukan asuhan keperawatan menyimpang dari apa yang seharusnya atau tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan menurut standard profesinya, maka tenaga perawatan tersebut dapat dipersalahkan.
Jika seorang tenaga perawatan melakukan asuhan keperawatan menyimpang dari apa yang seharusnya atau tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan menurut standard profesinya, maka tenaga perawatan tersebut dapat dipersalahkan.
c. Direct
Causation (penyebab langsung)
d. Damage
(kerugian)
Tenaga
perawatan untuk dapat dipersalahkan haruslah ada hubungan kausal (langsung)
antara penyebab (causal) dan kerugian (damage) yang diderita oleh karenanya dan
tidak ada peristiwa atau tindakan sela diantaranya., dan hal ini haruslah
dibuktikan dengan jelas. Hasil (outcome) negatif tidak dapat sebagai dasar
menyalahkan tenaga perawatan.
Sebagai
adagium dalam ilmu pengetahuan hukum, maka pembuktiannya adanya kesalahan dibebankan/harus
diberikan oleh si penggugat (pasien).
2.
Cara tidak langsung
Cara tidak langsung merupakan cara pembuktian yang
mudah bagi
pasien, yakni dengan mengajukan fakta-fakta yang diderita olehnya
sebagai hasil layanan perawatan (doktrin res ipsa loquitur).
pasien, yakni dengan mengajukan fakta-fakta yang diderita olehnya
sebagai hasil layanan perawatan (doktrin res ipsa loquitur).
Doktrin res ipsa
loquitur dapat diterapkan apabila fakta-fakta yang ada memenuhi kriteria:
a. Fakta tidak mungkin
ada/terjadi apabila tenaga perawatan tidak lalai
b. Fakta itu terjadi memang berada dalam tanggung jawab tenaga perawatan
c. Fakta itu terjadi tanpa ada kontribusi dari pasien dengan perkataan lain tidak ada contributory negligence.
b. Fakta itu terjadi memang berada dalam tanggung jawab tenaga perawatan
c. Fakta itu terjadi tanpa ada kontribusi dari pasien dengan perkataan lain tidak ada contributory negligence.
F. UPAYA PENCEGAHAN MALPRAKTEK
1.
Upaya pencegahan malpraktek dalam pelayanan kesehatan.
Dengan
adanya kecenderungan masyarakat untuk menggugat tenaga medis karena adanya
malpraktek diharapkan tenaga dalam menjalankan tugasnya selalu bertindak
hati-hati, yakni:
a.
Tidak menjanjikan atau memberi garansi akan
keberhasilan upayanya, karena perjanjian berbentuk daya upaya (inspaning
verbintenis). bukan perjanjian akan berhasil (resultaat verbintenis).
b.
Sebelum melakukan intervensi agar selalu dilakukan
informed consent.
c.
Mencatat semua tindakan yang dilakukan dalam rekam
medis.
d.
Apabila terjadi keragu-raguan, konsultasikan kepada
senior atau dokter.
e.
Memperlakukan pasien secara manusiawi dengan
memperhatikan segala kebutuhannya.
f.
komunikasi yang baik dengan pasien, keluarga dan
masyarakat sekitarnya.
2. . Upaya
menghadapi tuntutan hukum
Apabila upaya kesehatan yang dilakukan kepada pasien
tidak memuaskan sehingga perawat menghadapi tuntutan hukum, maka tenaga
kesehatan seharusnyalah bersifat pasif dan pasien atau keluarganyalah yang
aktif membuktikan kelalaian tenaga kesehatan. Apabila tuduhan kepada kesehatan
merupakan criminal malpractice, maka tenaga kesehatan dapat melakukan:
a.
Informal defence, dengan mengajukan bukti untuk
menangkis/ menyangkal bahwa tuduhan yang diajukan tidak berdasar atau tidak
menunjuk pada doktrin-doktrin yang ada, misalnya perawat mengajukan bukti bahwa
yang terjadi bukan disengaja, akan tetapi merupakan risiko medik (risk of
treatment), atau mengajukan alasan bahwa dirinya tidak mempunyai sikap batin
(men rea) sebagaimana disyaratkan dalam perumusan delik yang dituduhkan.
b.
Formal/legal defence, yakni melakukan pembelaan dengan
mengajukan atau menunjuk pada doktrin-doktrin hukum, yakni dengan menyangkal
tuntutan dengan cara menolak unsur-unsur pertanggung jawaban atau melakukan
pembelaan untuk membebaskan diri dari pertanggung jawaban, dengan mengajukan
bukti bahwa yang dilakukan adalah pengaruh daya paksa.
Berbicara mengenai pembelaan, ada
baiknya perawat menggunakan jasa penasehat hukum, sehingga yang sifatnya teknis
pembelaan diserahkan kepadanya.
Pada
perkara perdata dalam tuduhan civil malpractice dimana perawat digugat membayar
ganti rugi sejumlah uang, yang dilakukan adalah mementahkan dalil-dalil
penggugat, karena dalam peradilan perdata, pihak yang mendalilkan harus
membuktikan di pengadilan, dengan perkataan lain pasien atau pengacaranya harus
membuktikan dalil sebagai dasar gugatan bahwa tergugat (perawat) bertanggung
jawab atas derita (damage) yang dialami penggugat. Untuk membuktikan adanya
civil malpractice tidaklah mudah, utamanya tidak diketemukannya fakta yang
dapat berbicara sendiri (res ipsa loquitur), apalagi untuk membuktikan adanya
tindakan menterlantarkan kewajiban (dereliction of duty) dan adanya hubungan
langsung antara menterlantarkan kewajiban dengan adanya rusaknya kesehatan
(damage), sedangkan yang harus membuktikan adalah orang-orang awam dibidang
kesehatan dan hal inilah yang menguntungkan tenaga perawatan.
BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Malpraktik bersifat sangat kompleks, Perawat
diperhadapkan pada tuntutan pelayanan profesional, Banyak kemungkinan yang
dapat memicu perawat melakukan malpraktik Malpraktik lebih spesifik dan terkait
dengan status profesional seseorang, misalnya perawat, dokter, atau penasihat
hokum.
Untuk mengatakan
secara secara pasti malpraktik, dapat menunujukkan hal-hal dibawah ini:
a.
Duty – Pada saat terjadinya cedera, terkait dengan
kewajibannya yaitu, kewajiban mempergunakan segala ilmu dan kepandaiannya untuk
menyembuhkan atau setidak-tidaknya meringankan beban penderitaan pasiennya
berdasarkan standar profesi.
b.
Breach of the duty – Pelanggaran terjadi sehubungan
dengan kewajibannya, artinya menyimpang dari apa yang seharusnya dilalaikan
menurut standar profesinya.
c.
Injury – Seseorang mengalami cedera (injury) atau
kerusakan (damage) yang dapat dituntut secara hukum.
d.
Proximate caused – Pelanggaran terhadap kewajibannya
menyebabkan atau terk dengan cedera yang dialami pasien.
Bidang Pekerjaan Perawat Yang Berisiko Melakakan
Kesalahan yaitu tahap
pengkajian keperawatan (assessment errors), perencanaan
keperawatan (planning errors), dan tindakan intervensi keperawatan
(intervention error.
Yuridical
malpractice dibagi dalam 3 kategori sesuai bidang hukum yang dilanggar, yaitu:
1.
Criminal malpraktek
2.
Civil malpractice
3.
Administrative malpractice
B. SARAN
1)
dalam memberikan pelayanan keperawatan , hendaknya
berpedoman pada kode etik keperawatan dan mengacu pada standar praktek
keperawatan.
2)
perawat diharapkan mampu mengidentifikasi 3 area yang
memungkinkan perawat berisiko melakukan kesalahan, yaitu tahap pengkajian
keperawatan (assessment errors), perencanaan keperawatan (planning errors), dan
tindakan intervensi keperawatan (intervention errors) sehigga nantinya dapat
menghindari kesalahan yang dapat terjadi.
3)
perawat harus memiliki kredibilitas tinggi dan
senantiasa meningkatkan kemampuannya untuk mencegah terjadinya malpraktek.
DAFTAR
PUSTAKA
http://gegdiah.student.umm.ac.id/2010/01/30/malpraktek-dalam-pelayanan-kesehatan/
http://irh4mgokilz.wordpress.com/2011/02/19/makalah-malpraktek-dalam-keperawatan/
Abdul gani, Mal Praktik ditinjau Dari Segi ilmu Hukum, Makalah, Denpasar, 1987
Hermien Hardiati Koeswadji, Hukum dan Masalah Medis, Airlangga Universitas, Press, Surabaya, 1984. Sabir Alwy, Mal praktikdi Rumah Sakit, Makalah, Jakarta, 2006
http://irh4mgokilz.wordpress.com/2011/02/19/makalah-malpraktek-dalam-keperawatan/
Abdul gani, Mal Praktik ditinjau Dari Segi ilmu Hukum, Makalah, Denpasar, 1987
Hermien Hardiati Koeswadji, Hukum dan Masalah Medis, Airlangga Universitas, Press, Surabaya, 1984. Sabir Alwy, Mal praktikdi Rumah Sakit, Makalah, Jakarta, 2006
mudah-mudahan bisa berguna
BalasHapus